BREAKING NEWS

Delegasi Sulsel Hadir di Rakernas Pergunu, Dihadiri Menteri dan Forkopimda Jatim


 

SeputarSelayar.id |Surabaya — Delegasi Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW PERGUNU) Provinsi Sulawesi Selatan menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERGUNU & Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) yang digelar pada 13–15 Februari 2026 di Surabaya.


Rakernas nasional ini menjadi forum strategis yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur. 







Berdasarkan informasi kegiatan, tokoh yang terlibat dalam rangkaian acara di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Djamari Chaniago; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Pangdam V/Brawijaya, Rudy Saladin; serta Kapolda Jawa Timur, Nanang Avianto.




Kehadiran unsur pemerintah pusat dan Forkopimda tersebut menunjukkan bahwa Rakernas PERGUNU & JKSN 2026 memiliki posisi strategis dalam penguatan sinergi antara dunia pendidikan, pesantren, dan stabilitas nasional.




PW PERGUNU Sulawesi Selatan sendiri mengutus delegasi resmi berdasarkan Surat Mandat Nomor: 08/PW.A.SM/PERGUNU/1.1/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026. Delegasi yang hadir meliputi:


1. Dr. H. Muhammad Yunus, S.Ag., M.Ag. – Ketua PW PERGUNU Sulsel


2. Muh. Fihris Khalik, S.S., M.A., Ph.D. – Wakil Ketua


3. H. Hasnawi Makkatutu – Bendahara


4. Dr. Syamsul Bahri, M.A. – Dewan Pembina PERGUNU Kab. Wajo/Ketua PCNU Kab. Wajo


5. Drs. H. Ibnu Hajar Arief – Ulama/Ketua PCNU Kab. Maros




Keikutsertaan delegasi Sulawesi Selatan dalam forum nasional ini merupakan bentuk komitmen untuk menyelaraskan program daerah dengan arah kebijakan Pimpinan Pusat PERGUNU, sekaligus memperkuat kontribusi guru Nahdlatul Ulama dalam pembangunan pendidikan berbasis nilai Ahlussunnah wal Jama’ah.




Rakernas ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis terkait peningkatan profesionalisme guru, penguatan moderasi beragama, serta sinergi pendidikan dan pembangunan desa dalam kerangka kebijakan nasional.

Posting Komentar